HUBUNGAN ANTARA PANCASILA, UUD 1945 DAN PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945



A. Proses lahirnya konsep-konsep Pancasila dan UUD 1945
Beberapa bangsa di Asia yang tadinya dijajah Jepang memperoleh kemerdekaan, seperti Birma dan Philipina sedangkan Indonesia baru diberi janji kemerdekaan di kelak kemudian hari.
Dalam hugungan janji “Kemerdekaan” tersebut maka pemimpin-pemimpin pergerakan Nasional Indonesia diberikan keluasan bergerak yang bermuara kepada lahirnya Badan Penyidik Persiapan Kemerdekaan (Dokuritdu Jumbi Cosakai) pada tanggal 28 Mei 1945.
Pada tanggal 29 Mei 1945 panitia tersebut membuka sidangnya yang pertama. Pada sidang pertama itulah Mr. Moh. Yamin mengemukakan pokok-pokok pikiran sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yanag merdeka dikelak kemudian hari sebagai berikut :
1) Peri Kebangsaan
2) Peri Kemanusiaan
3) Peri Ketuhanan
4) Peri Kerakyatan
5) Kesejahteraan Rakyat
Perlu dikemukakan bahwa lima asas Dasar Negara yang dikemukakan oleh Mr. Moh. Yamin terdapat perbedaan dengan yang dimukakan secara lisan dan yang tertulis, baik perumusan kata-katanya maupun sistematikanya. Di dalam pembukaan dari Rancangan UUD itu tercantum perumusan lima asas dasar Negara sebagai berikut :
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kebangsaan Persatuan Indonesia
3) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Dengan fakta secara lisan/pidato dan tertulis dari beliau itu meyakinkan kepada kita, bahwa Pancasila tidaklah lahir pada tanggal 1 Juni 1945, karena pada tanggal 29 Mei 1945 itu Mr. Moh. Yamin telah mengucapkan pidato dan menyampaikan usulan Rancangan UUD Negara Republik Indonesia yang berisi lima asas dasar negara.
Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Mr. Soepomo dalam sidang itu berpendapat sebagai berikut :
a. Negara Indonesia Merdeka yang hendak didirikan itu hendaknya merupakan Negara Nasional yang bersatu dalam arti totalitas. Maksudnya ialah Negara Indonesia Merdeka itu nanti tidak akan mempersatukan diri dengan golonaan yang terbesar, tetapi yang akan mengatasi segala golongan, baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil.
b. Setiap warganegara dianjurkan takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Sehubungan dengan pokok pikiran itu beliau mengusulkan bahwa di dalam negara Nasional yang bersatu, urusan agama akan terpisah dengan urusan negara, yang dengan sendirinya urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agarna yang bersangkutan.
c. Mengenai kerakyatan, beliau mengusulkan dibentuknya sist_em Badan Permusyawaratan dalam susunan Pemerintahan Negara Indonesia. Oleh karena itu Kepala Negara haruslah selalu berhubungan erat dengan Badan Permusyawaratan tersebut untuk senantiasa mengetahui dan merasakan keadilan dan cita-cita rakyat.
d. Dalam lapangan ekonomi beliau mengusulkan agar sistem perekonornian negara berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu sistem tolong menolong dan sistem koperasi. Asas ini merupakan sifat dari masyarakat Timur termasuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu haruslah dipelihara sebaik-baiknya.
e. Dalam hubungan antar bangsa beliau mengusulkan supaya Negara Indonesia bersifat Negara Asia Timur Raya sebagai anggota daripada kekeluargaan Asia Timur Raya.
Dengan pokok pokok pikiran Prof. DR. Soepomo itu, kita dapat merasakan adanya satu jiwa 5 hal untuk dasar negara Indonesia Merdeka, meskipun tidak diuraikan secara terperinci sebagaimana yang diucapkan oleh Mr. Moh. Yammin.
Pada tanggal 1 Juni 1945, hari terakhir masa sidang pertama BPUPKI, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara. Pidato ini kemudian amat terkenal dengan sebutan “Pidato Lahirnya Pancasila”. Di dalam pidato ini, Soekarno menawarkan agar Indonesia Merdeka bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila seperti yang diusulkan oleh Soekarno dirumuskan menurut urutan sebagai berikut :
1. Kebangsaan
2. Internasionalisme
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Jika perumusan dan sistematika yang dikemukakan/diusulkan oleh Ir. Soekarno itu kita bandingkan dengan Pancasila yang sekarang, nyata sekali bahwa perumusan dan sistimatika Ir. Soekarno itu lain dari perumusan dan sistematika Pancasila yang sekarang[1].
Sesudah sidang I BPUPKI, berlangsung pertemuan di luar sidang. Pertemuan itu dilakukan oleh para anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pertermuan itu dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan antara golongan nasionalis dan Islam. Dalam pertemuan itu, diupayakan kompromi antara kedua belah pihak mengenai rumusan dasar negara bagi negara Indonesia merdeka.
Pada kesempatan itu sebuah panitia, yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan, dibentuk untuk merumuskan kesepakatan antara kedua belah pihak. Panitia itu beranggotakan sembilan tokoh nasional yang juga tokoh-tokoh BPUPKI, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Subardjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Moezakhir, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, dan K.H. Agus Salim.
Setelah mengadakan pembahasan, panitia ini berhasil menetapkan Rancangan Pembukaan UUD yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Di dalam rancangan itu termuat rumusan kompromi antara pihak Islam dengan pihak kebangsaan tentang hubungan antara negara dan agama. Rumusan itu berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Karena itu, Pancasila dalam Piagam Jakarta dirumuskan demikian:
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Ketika BPUPKI memasuki sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, Soekarno selaku ketua Panitia Sembilan melaporkan isi Piagam Jakarta sebagai usul Pembukaan UUD kepada sidang BPUPKI.
Ketua BPUPKI kemudian membentuk Panitia Perancang UUD, diketuai oleh Soekarno. Pada 11 Juli 1945, Panitia membicarakan rancangan Pembukaan UUD. Lalu, Ketua membentuk Panitia Kecil beranggotakan 7 orang diketuai oleh Soepomo untuk membentuk rancangan UUD. Hasil kerja Panitia Kecil ini dibicarakan pada 13 Juli 1945 dan diterima oleh Panitia Perancang UUD.
Pada 14 Juli 1945 sidang pleno BPUPKI membicarakan rancangan Pembukaan UUD itu dan menerimanya dengan sedikit perubahan. Pada 15 Juli 1945, dibicarakan rancangan UUD. Setelah Soekarno dan Soepomo memberikan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, masing-masing anggota memberikan tanggapan.
Pada 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terdiri atas 21 orang. Tugas PPKI adalah melaksanakan kemerdekaan Indonesia dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membentuk suatu negara. Soekarno ditunjuk sebagai Ketua dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua.
Pada 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan mengambil beberapa keputusan penting, yaitu:
· Mengesahkan Pembukaan UUD;
· Mengesahkan UUD;
· Memilih Presiden dan Wakil Presiden;
· Menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Di antara kesepakatan mengenai perubahan-perubahan yang dilakukan, terdapat satu, perubahan penting, yaitu mengenai rumusan sila yang pertama Piagam Jakarta. Anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” disepakati untuk dihilangkan. Karena itu, sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dihilangkannya anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu disetujui oleh semua anggota PPKI. Itu dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa di dalam suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa sebaiknya tidak ditempatkan suatu hal yang hanya mengenai sebagian rakyat Indonesia, sekalipun bagian yang terbesar. Pencoretan anak kalimat itu adalah untuk menjaga persatuan ban~sa clan keutuhan seluruh wilayah Indonesia.
Lalu, Pancasila ditetapkan dalam Pembukaan UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia, seperti berikut:
“... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil clan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hakikatnya adalah pencetusan daripada segala perasaan-perasaan yang sedalam-dalamnya yang terpendam dalam kalbu sanubari rakyat Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Dengan Proklamasi kemerdekaan itu melukiskan prihal Falsafah hidup / pandangan hidup, rahasia hidup dan tujuan hidup kita sebagai bangsa.
Proklamasi kemerdekaan itu adalah pernyataan kemerdekaan (Proclamation of independence) dan sebagai pemberitahuan kepada kita dan dunia, bahwa status / eksistensi kita telah berubah dari eksistensi dijajah menjadi suatu bangsa yang merdeka. Dan juga sebagai sumber kekuatan dan tekat perjuangan kita dalam melahirkan serta membangkitkan kembali kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan titk puncak daripada perjuangan bangsa Indonesia yang didorong oleh amanat penderitaan rakyat dan di jiwai Pancasila pada taraf tertinggi, yang selama berabad-abad dijajah, telah berhasil melepaskan dirinya dari ikatan belenggu penjajahan, sekaligus membangun suatu perubahan yaitu Negara Republik Indonesia yang bebas merdeka, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Demikianlah Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan perwujudan dan penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila yang dapat dibaca dengan jelas pada pembukaan UUD 1945 disamping tercantum rumusan Pancasila secara lengkap, juga tercermin isi nilai-nilai Pancasila. Isi itu dapa dilihat pada tiap-tiap alinea dan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 adalah uraian terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945.[2]
B. Hubungan antara Panacasila, UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945
Adapun hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, meliputi hubungan secara formal dan secara material.
a. Hubungan Secara Formal, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945; bahwa Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai Mukadimah UUD 1945 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya; bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara RI.
b. Hubungan Secara Material, yaitu proses perumusan Pancasila: sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, baru kemudian membahas Pembukaan UUD 1945; sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945.
Merujuk kepada sejarah tentang urut-urutan penyusunan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945, penyusun melihat bahwa para pendiri Negara menganggap penting perumusan dasar Negara untuk dibahas karena memang suatu Negara yang akan dibentuk harus memiliki dulu dasar ideologi Negara. Pada saat itu sudah ada ideologi komunis dan liberal. Dan bangsa Indonesia menginginkan dasar Negara sesuai pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. Dasar Negara tersebut mendapatkan suatu legalitasnya dalam Piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945. Dengan masuknya rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD, maka Pancasila menjadi inti dari Pembukaan UUD 1945 dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 menjadi kuat, apalagi dari Penjelasan UUD 1945 dikatakan kalau Pembukaan itu memiliki empat pokok pikiran dan ternyata keempat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 itu tiada lain adalah Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi selain tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, Pancasila terangkum dalam empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.
Jika mencermati Pembukaan UUD 1945, masing-masing alenia mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar. Alenia pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alenia kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alenia ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Terakhir alenia keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wadah Negara Indonesia. Dalam alenia keempat inilah disebutkan tujuan negara dan dasar negara.
Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 yang berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut-lah yang dalam bahasa Soekarno disebut sebagai Philosofische grondslag atau dasar negara secara umum. Jelas bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa tidak hanya berisi Pancasila. Dalam ilmu politik, Pembukaan UUD 1945 tersebut dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia.
Seperti telah disinggung di muka bahwa di samping Undang-Undang dasar, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yang menurut penjelasan UUD 1945 merupakan ‘aturan-auran dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelengaraan negara, meskipun tidak tertulis’. Inilah yang dimaksudkan dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dari praktek kenegaraan, karena aturan tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang dasar.
UUD 1945 yang hanya terdiri dari 37 pasal ditambah dengan Empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat aturan Tambahan, maka UUD 1945 termasuk singkat dan bersifat supel atau fleksibal. Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.
Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Aturan Peralihan

Pasal I
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
Pasal II
Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Pasal III
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Pasal IV
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.
Aturan Tambahan
  1. Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
  2. Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
Hubungan Proclamation of independence dengan Declaration of independence digambarkannya bahwa Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita.
Bila kita hubungkan antara inti isi pengertian Pembukaan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 maka kedua-duanya memiliki hubungan azasi (prinsip) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Proklamasi 17 Agustus 1945 memuat dua hal pokok :
1. Pernyataan pertama proklamasi dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan pada alinea pertama, kedua, dan ketiga.
2. Pernyataan kedua proklamasi dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan pada alinea keempat. Selain itu pernyataan “pemindahan kekuasaan” kemudian diatur dalam Aturan Peralihan UUD 1945. [3]
Oleh karena itu, wajar kalau Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal maupun material. Adapun kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
1. Pembukaaan Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan hakiki sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar, rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia.
3. Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum kodrat, hukum Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral.
C. Proses Proklamasi dan Pengesahan UUD 1945
a. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Secara kronologis detik-detik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut :
1. 15 Agustus 1945 : Pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat (unconditional surender) kepada sekutu. Hal ini diumumkan Tenno Heika melalui radio. Kejadian ini mengakibatkan Pemerintah Jepang tidak dapat meneruskan usahanya mengenai kemerdekaan Indonesia. Soal terus atau tidaknya diserahkan kepada para pemimpin Bangsa Indonesia.
2. 16 Agustus 1945
1). Jam 06.00 (Tokyo) atau 04.30 waktu Jawa Jepang atau 04.00 WIB
a. Pengamanan Ir Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok.
b. Maksud pengamanan yang dilakukan oleh golongan Pemuda yang terdiri dari Sukarni dibantu Winoto Danu Asmoro, Abdurrahman dan Yusuf Kunto adalah untuk menjauhkan In Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dari segala pengaruh dan siasat Jepang.
2). Jam 19.30 (Tokyo) atau 18.00 waktu Jawa Jepang atau 17.30 WIB.
a. Rombongan terdiri dari Mr. A. Subarjo, Sudiro (Mbah) dan Yusuf Kunto tiba di Rengasdengklok.
b. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. hatta kembali-ke Jakarta.
3). Jam 01.00 (Tokyo) keesokan hari atau 23.30 waktu Jawa Zaman Jepang atau 23. WIB.
a. Rombongan yang membawa In Soekarno dan Drs. Moh Hatta tiba di Jakarta. Drs. Moh. Hatta singgah di rumahnya sebentar di Jl. Diponegoro 57. Kemudian menuju rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jl. Imam Bonjol 1.
b. Di tempat ini pemuka-pemuka Indonesia berkumpul untuk menyusun teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
c. Teks versi terakhir Proklamasi yang telah diketik ditanda tangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta.
3. 17 Agustus 1945 (jam 12.00 Tokyo atau 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau 10.00 WIB : Pembacaan Teks Proklamasi oleh Ir. Soekarno di Pegangsaan Timur 56, Jalannya upacara:
a. Ir. Soekarno tampil kemuka micropon satu-satunya untuk membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan.
c. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Cudanco Latief Hendraningrat dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh para hadirin.[4]
Untuk mewujudkan tujuan Proklamasi Kemerdekaan maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang untuk mengesahkan :
a. Pembukaan UUD 1945; dan
b. UUD 1945; serta
c. Memilih Presiden dam Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.
Dengan kata lain, cita-cita dan inti isi jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 (Pancasila) dituangkan ke dalam Pembuakaan dan UUD 1945.[5]
b. Pengesahan UUD 1945
Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya suatu negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang.
Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, PPKI yang telah disempurnakan antara lain tekah mengesahkan Undang-undang dasar negara yang kini terkenal dengan sebutan UUD 1945.[6]
Tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI dimulai jam 11.30. Acara dari sidang pleno ini ialah “Untuk membahas naskah rancangan Hukum Dasar dan mengesahkan Undang-undang Dasar atas Kemerdekaan yang telah diucapkan dalam Proklamasi sehari sebelumnya.
Hasil yang dicapai :
a. Mengesahkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan jalan :
(1) Meneatapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan sebagai pembukaan dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
(2) Menetapkan Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima BPUPK pada tanggal 17 Juli 1945 setelah mengalami beberapa perubahan sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional sebagai Badan Musyawarah Darurat.[7]
Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia didahului dengan pengesahan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Pengesahan Pembukan UUD Negara Republik Indonesia ini dipimpin oleh Ketua PPKI dan sidang Pleno Ir. Soekarno.
D. Terjadinya Proklamasi dan UUD 1945
Dengan hubungan erat golongan tua dari kaum pergerakan Indonesia dengan pihak pemerintah pendudukan Jepang oleh pemuda yang tidak disukai, dan ingin agar segera kemerdekaan Indonesia segera di Proklamasikan. Seperti yang kita ketahui bahwa dua orang pemimin pergerakan Indonesia yang paling terkemuka pada zaman jepang adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Karena itulah semua golongan sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia yang telah dirancang sejak lama itu, oleh berbagai golongan dalam kalangan pergerakan Nasional tidak dapat diumumkan tanpa mengikut sertakan mereka berdua.
Karena sifat radikal dan pandangan Politik dari golongan pemuda menemui kesulitan dalam mengajak bung Karno dan Bung Hatta mengikuti garis politik mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk keluar dari kesulitan tersebut maka politisi muda demham bekerja sama pihak PETA (Pembela Tanah Air) menugaskan Shodanco “ Singgih ” Umar Bachsan Suheryana, Affan (Letnan I), Subeno dan Sucipto sudah dipersiapkan rapih jauh sebelumnya. Bahkan Bendera Sang Saka Merah Putih telah dikibarkan pada tanggal 16 Agustus 1945 di markas PETA di Rengasdengklok atas perintah Shodanco Affan, Pada hari itu tercapailah kata sepakat antara Mr. Achmad Soebardjo sebagai salah seorang tokoh golongan tua dengan wakil-wakil golongan pemuda untuk mengembalikan Soekarno-Hatta ke Jakarta.
Persetujuan para pemuda itu diberikan atas dasar jaminan yang diberikan oleh Achmad Soebardjo, bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi sudah akan disiarkan ke seluruh dunia. Berdasarkan persetujuan itulah menjelang tengah malam tanggal 1 6 Agustus 1945 itu juga Soekarno-Hatta dikembalikan ke Jakarta dengan perantaraan Mr. Soebardjo langsung menuju ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Rumah Laksamana Jepang itu dianggap tempat yang aman dari penindakan Angkatan Darat Jepang yang menjadi penguasa di daerah Jawa (Dada Zaman pendudukan Jepang Sumatera dan Jawa diperintah oleh pernerintah militer Angkatan Darat atau Rikugun, sedang wilayah Indonesia selebihnya diperintah oleh Angkatan Laut atau Kaigun).
Laksamana Maeda adalah kepala kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat.
Mr. Achmad Soebardjo dan sejumlah pemuda Indonesia bekerja pada kantornya dan karena itu mempunyai hubungan baik dengan Laksamana tersebut. Berdasarkan hubungan baik itu, rumah Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol 1 dan kini menjadi tempat kediaman Duta Besar (nggris dijadikan tempat pertemuan antar pelbagai golongan pergerakan nasional yang tua dan yang muda.
Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh tiga orang pimpinan golongan tua, yaitu Soekarno, Hatta dan Soebardjo dengan disaksikan oleh tiga orang eksponen pemuda yakni Sukarni, BM Diah dan Mbah Diro serta beberapa orang Jepang. Mereka duduk menyendiri di kamar makan itu, sedangkan yang lain menunggu di serambi muka. Yang menuliskan ‘kladnya’ adalah Ir. Soekarno sedangkan Drs. Moh. Hatta dan Mr. Soebardjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Sebagai hasil perbincangan mereka bertiga itulah diperoleh rumusan tulisan tangan Ir. Soekarno yang berbunyi sebagai berikut :
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama clan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya.
Djakarta, 17 - 8 - 05,
Wakil-wakil Bangsa Indonesia.
Rombongan yang menyendiri di ruang makan itu kemudian menuju ke serambi muka untuk menemui mereka yang telah hadir. Di sana Ir. Soekarno membacakan draft (naskah) rumusan yang telah mereka hasilkan itu dan menyarankan agar segenap mereka yang hadir itu bersama sama menandatangani naskah Proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia.
Saran itu ditolak oleh pemuda yang menyatakan tidak rela bahwa budak-budak Jepang ikut menandatangani Naskah Proklamasi (Budak-budak Jepang adalah tokoh golongan tua yaang dinilainya bukan orang pergerakan nasional, melainkan hanya oportunis-oportunis yang memperoleh kursi, karena pengabdialnnya kepada pemerintah pendudukan Dai Nippon).
Pernyataan itu menimbulkan kehebohan dari pihak yang dituduh budak-budak Jepang.
Kemudian Sukarni selaku salah seorang pemimpin pemuda mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi itu hanyalah Soekarno - Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Usul itu diterima baik segenap hadirin dan Ir. Soekarno memimta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah bersih berdasarkan draft rumusan dengan perubahan-perubahan yang disetujui yakni:
- Kata tempoh diganti dengan tempo.
- Wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia.
- Cara menulis tanggal diubah sedikit menjadi:
‘Djakarta hari 17 boelan 8 tahoen 05’.
Naskah yang diketik oleh Sayuti Melik itu kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta di rumah itu juga. Bunyi naskah itu selengkapnya adalah sebagai berikut:
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 45
Atas nama bangsa Indonesia,
SOEKARNO/HA TTA.
Naskah yang diketik itulah yang beberapa jam kemudian setelah hari terang pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Ir. Soekarno di Gedung Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56. Adalah ironis sekali, bahwa Orde Lama di bawah apimpinan Ir. Soekarno telah menghancurkan Gedung Proklamasi yang bersejarah itu). Sampai sekrang belum jelas bagaimana urutan kejadian, sehingga naskah otentik proklamasi itu dapat menghilang selama kurang lebih dua puluh tahun dan baru muncul pada tahun 1965. Selama naskah otentik itu hilang maka yang dikenal seluas-luasnya adalah konsep atau ‘Klad’ tutisan tangan Ir. Soekarno. Menurut Sayuti Melik naskah otentik proklamasi itu dibawa pulang dari rumah Laksamana Maeda oleh B.M. Diah, yang kemudian rnenyimpannya setelah mencetaknya di dalam surat Kabar Merdeka yang diterbitkannya dalam Bulan Oktober 1945.
Oleh karena itulah foto copy dari naskah otentik Proklamasi itu pada tahun 1969 oleh Presiden Soeharto sudah dibagi-bagikan kepada para Gubernur/Kepala Daerah dan telah dimuat dalam berbagai surat kabar.[8]


BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah kami tulis diatas, kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
a. Dengan pokok-pokok pikiran Prof. DR. Soepomo itu, kita dapat merasakan adanya satu jiwa 5 hal untuk dasar negara Indonesia Merdeka, meskipun tidak diuraikan secara terperinci sebagaimana yang diucapkan oleh Mr. Moh. Yammin.
b. Adapun hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, meliputi hubungan secara formal dan secara material.
c. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
15 Agustus 1945 : Pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat (unconditional surender) kepada sekutu.
16 Agustus 1945 : Pengamanan Ir Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok.
17 Agustus 1945 : Pembacaan Teks Proklamasi oleh Ir. Soekarno di Pegangsaan Timur 56.
d. Sifat radikal dan pandangan Politik dari golongan pemuda menemui kesulitan dalam mengajak bung Karno dan Bung Hatta mengikuti garis politik mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk keluar dari kesulitan tersebut maka politisi muda demham bekerja sama pihak PETA (Pembela Tanah Air) menugaskan Shodanco “ Singgih ” Umar Bachsan Suheryana, Affan (Letnan I), Subeno dan Sucipto sudah dipersiapkan rapih jauh sebelumnya. Bahkan Bendera Sang Saka Merah Putih telah dikibarkan pada tanggal 16 Agustus 1945 di markas PETA di Rengasdengklok atas perintah Shodanco Affan, Pada hari itu tercapailah kata sepakat antara Mr. Achmad Soebardjo sebagai salah seorang tokoh golongan tua dengan wakil-wakil golongan pemuda untuk mengembalikan Soekarno-Hatta ke Jakarta.
Saran-saran
Harapan kami adalah saran serta kritik yang bisa membangun juga menambah tentang ilmu pengetahuan kami. Semoga dengan saran dan kritik dari dosen pada khususnya dan pemabaca pada umumnya bisa membantu kami dalam menambah wawasan terutama dalam penulisan atau penyusunan karya tulis untuk menjadi menjadi lebih baik lagi.


DAFTAR PUSTAKA
Hartono, Drs., Pancasila (Ditinjau dari Segi Historis), Reneka Cipta, Jakarta, 1992.
Darmodiharjo Darji, Prof. SH., J.W. Sulandra, SH., Santiaji Pancasila. Kurnia Esa, Jakarta, 1983.
Burhanuddin Salam, Drs., Filsafat Pansilaisme. PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988.
Tim Penulis PPKn. Mahir PPKn SMU Kelas 3 Semester II. PT. REMAJA ROSDAKARYA, Bandung, 2004.



Template by : kendhin x-template.blogspot.com